10 Paket Tender Rp. 11,2 milyar Mandeg, LKPP, Kejari dan APIP Diminta Ambil Alih Kerja UKPBJ Kota Sungai Penuh 

SUNGAIPENUH, JAMBI - Sebanyak 10 paket proyek Dinas PUPR Kota Sungai Penuh dengan total anggaran Rp. 11, 2  milyar disorot. Pasalnya, waktu pelaksanaan tender sudah habis hingga kini belum ada kejelasan pemenangnya. 

Adapun paket proyek tersebut antara lain : 

Baca juga: Polda Jabar Ungkap Kasus Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Subang

1. Tembok Penahan Sungai Bungkal HPS Rp. 1, 5 milyar

2. Tembok Penahan Batang Merao Rp. 800 juta

Baca juga: Wilson Lalengke: Disomasi Hendry Bangun, Dewan Kehormatan PWI Semakin Tidak Terhormat

3. Rehabilitasi kantor Walikota Rp. 400 juta

4. Pembangunan Kota Sungai Penuh Sign Rp. 927 juta

Baca juga: Fantastis, Proyek 2 Unit Sumur Bor RSUD M.H.A Thalib Lebih Rp.1 Miliar Diduga Terjadi Mark Up

5. Pembangunan kantor Camat Sungai Penuh Rp. 1, 5 milyar

6. Rehabilitasi drainase H. Bakri Rp. 1, 2 milyar

Baca juga: MTSN 2 Kerinci Diterpa Isu Pungli

7. Rehabilitasi drainase A Yani Rp. 600 juta

8. Rehabilitasi drainase Jalan Muradi Koto Keras Rp. 1, 6 milyar

Baca juga: Kepala BPHN Akan Jatuhkan Blacklist Kepada Desa/Kelurahan yang Penyaluran Bantuan Hukumnya Tidak Pada OBH Terakreditasi

9. Rehabilitasi drainase Martadinata Rp. 1, 3 milyar 

10. Rehabilitasi Gedung DPRD Kota Sungai Penuh Rp. 900 juta.

"Sekarang sudah masuk pertengahan bulan September. Kapan lagi waktu untuk bekerja, " ujar sumber yang namanya tak ingin dipublis.

Belum juga ditentukan pemenang tender proyek tersebut, menimbulkan tanda tanya bagi masyarakat. 

"Ada apa, kenapa belum juga diumumkan pemenangnya. Ini menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat. Apa karena calon pemenang yang diplot penawarannya jelek dan tidak memenuhi persyaratan, " ujarnya.

Baca juga: Polda Jabar Amankan Pelaku Kasus Tidak Pidana Pencurian Grup Lampung

Supaya publik percaya dan masyarakat tidak dirugikan, dia mendesak pekerjaan yang berlangsung di UKPBJ diambil alih oleh penegak hukum, APIP dan LKPP.

"Supaya pelaksanaannya transparan dan dipercaya. Kita minta Kejari Sungai Penuh, APIP dan LKPP pusat untuk mengambil alih, " pungkasnya.